Sikap Mahfud MD Masih Netral Soal Pilkada Langsung atau DPRD

Hingga kini, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD belum juga menyatakan sikap tegas, mendukung pilkada langsung atau melalui DPRD. Masing-masing dari metode tersebut ada plus minusnya.

"Mau langsung, tidak langsung, terserah saja," kata Mahfud dalam diskusi tentang RUU Pilkada di Hotel Sahid, Jl Jend Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (17/9/2014) malam.

Sebagai mantan Ketua Tim Kampanye Prabowo-Hatta, Mahfud tak lantas mendukung pilkada melalui DPRD, seperti yang ditunjukan parpol di Koalisi Merah Putih. Bagi Mahfud, kedua metode pemilihan kepala daerah tersebut tak bertentangan dengan konstitusi.

"Yang penting pemerintah, DPR, dan civil society bisa membuat pilkada langsung tidak langsung ini mudharatnya ditutup," tuturnya.

Diskusi RUU Pilkada malam ini digelar oleh Ikatan Cendekiawan Muda Indonesia (ICMI). Hadir pula dalam diskusi Mantan Ketua Umum PAN Amien Rais dan Sekjen Golkar Idrus Marham.


Supported By:
Ligaasia.com

Hasil Pertemuan Ahok dengan Kepala Daerah se-Jabodetabek

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menggagas pertemuan bersama kepala daerah se-Jabodetabek. Banyak hasil positif yang ditelurkan dari pertemuan tertutup selama dua jam itu.

Pertemuan ini digelar di sebuah restoran di lantai 28 Gedung Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Rabu (17/8/2014). Usai keluar dari ruang, hampir semua kepala daerah menunjukkan wajah sumringah.

"Jadi kita akhirnya sepakat, nggak ada lagi yang namanya kota penyangga. Kata Pak Zaki (Zaki Iskandar, Bupati Tangerang) ‘enak saja kita nyanggain kota Jakarta ini’. Jadi kita sebut sekarang ini kota mitra," jelas Ahok saat menjelaskan isi pertemuan kepada wartawan.

Di samping Ahok berdiri Zaki, Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany, Wakil Bupati Bogor Nurhayanti. Mereka tersenyum dan menyeletuk membenarkan ucapan Ahok.

"Ini kota mitra. Tapi itu memang benar kok. Nggak ada teori mana pun di dunia yang kecil nolongin yang gede, justru yang besar yang mesti nolong yang kecil," imbuh Ahok.

Konsekuensi dari kesepakatan itu berimbas pada masalah lain. Sebagai mitra, para kepala daerah berembuk mencari solusi untuk masalah transportasi, banjir dan juga kependudukan.

Sebagai kota metropolitan, Ahok ingin memberikan bantuan kepada daerah mitranya agar bisa membenahi infrastruktur.

"Nah semua infrastruktur, mulai jalan masalah transportasi dan sungai serta waduk kan juga masalah. Ya sudah kita sepakat kasih bantuan uang saja. Mulai 2015," kata orang nomor dua di DKI itu.

Tak tanggung-tanggung, jumlah bantuan yang ingin diberikan Ahok 20 kali lipat dibanding yang selama ini ada. Jika dulu hanya Rp 5 miliar alokasi bantuan untuk daerah, kali ini Ahok akan meningkatkan menjadi Rp 100 miliar.

"Rp 5 miliar itu kekecian, buat apaan. Kita akan ajukan pada DPRD ya kasih Rp 100 miliar dong tiap satu tempat. Baru bisa diberesin dan dikerjain semua jalan dan sungainya," tandasnya yang diikuti anggukan tanda setuju para kepala daerah.


Supported By:
Ligaasia.com