Temui Menkum, kubu Agung Sempat Bicarakan Islah

Perwakilan kepengurusan kubu Agung Laksono hari ini menemui Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly terkait perlengkapan berkas laporan laporan penyelenggaraan Munas. Ketua DPP hasil Munas Jakarta, Agun Gunandjar mengatakan dalam pertemuan dengan Yasona sempat disinggung solusi polemik kedua kubu dengan cara islah.

"Soal rekonsiliasi kami menegaskan, bukan hanya masalah kepengurusan tetapi ada yang lebih utama bagaimana dengan rekonsiliasi substansi Kedua munas yang bertolak belakang," ujar Agun dalam pesan singkatnya kepada detikcom, Senin (15/12/2014).

Dia mengatakan hasil Munas ini yang harus dipertimbangkan secara cermat. Segala perbedaan terkait hasilnya harus dilihat karena menyangkut prinsip organisasi.

Selain bicara soal islah, Agun menambahkan pertemuan dengan Yasona juga memberikan waktu kepada Kemenkumhan untuk mengkaji dan meneliti polemik dari dua kubu ini. Dia menegaskan kalau pihaknya tidak ada intervensi terhadap Menkumham.

"Kami tidak mendesak untuk dalam satu dua hari ini disahkan. Silakan bapak meneliti, mengkaji, menilainya, bahkan kami siap untuk diklarifikasi, bahkan kami pun siap apabila harus diperhadapkan untuk menguji legalitas-konstitusionalitas penyelenggaraan dari kedua Munas," sebutnya.

Lantas, apakah kubu Agung siap menerima segala putusan apapun Kemenkumham terkait kepengesahan kepengurusan? Dia mengatakan siap menerima asalkan Kemenkumham bisa obyektif.

"Soal waktu kami serahkan kepada Pemerintah sebagaimana sudah diatur dalam UU Parpol. Kami siap menerimanya, dengan harapan pemerintah bisa objektif dan rasional dengan mengujinya dari pasal pasal UU parpol dan pasal pasal yang diatur dalam AD/ART Partai Golkar," ujarnya.

Supported By:

Ligaasia.com

DPD I Dukung Munas Golkar Dipercepat Agar Tak Ada Konflik di Daerah

Ketua DPD I Golkar Sulawesi Tenggara, Ridwan Bae mengklaim mayoritas pengurus DPD I menginginkan percepatan pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas). Percepatan Munas untuk memilih ketum baru Golkar dianggap penting agar tidak terjadi perpecahan kubu di pengurus daerah.

"Mayoritas DPD I menghendaki Munas digelar paling lambat akhir November 2014 supaya di daerah tidak pecah," kata Ridwan Bae saat dihubungi, Selasa (18/11/2014) malam.

Ridwan menyebut pengurus daerah khawatir berbeda pandangan soal calon ketum. Sebab pada pandangan umum DPD I diklaim sejumlah pengurus termasuk Ridwan, mendukung Aburizal Bakrie kembali maju mencalonkan diri.

"Nanti kalau 7 calon lain mengunjungi DPD I dan DPD II maka akan membingungkan, akan ada perbedaan di lapangan. Konflik internal ini berbahaya kalau terlalu lama dibiarkan," sambung Ridwan.

Di internal Golkar ada 7 orang yang hendak maju dalam persaingan perebutan kursi ketum. Mereka adalah Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, Agus Gumiwang Kartasasmita, Zainuddin Amali, MS Hidayat, Hajriyanto Y Thohari.

"Untuk menghindari situasi konflik di daerah, kami minta Munas paling lambat 30 November. Itu sudah disampaikan di forum pandangan umum Rapimnas," tegas Ridwan.

Sebelumnya Ketua DPD I Golkar Yogyakarta, Gandung Parjiman mengklaim mayoritas DPD Tingkat I meminta Munas dipercepat. Dalam pandangan umum yang disampaikan, mereka juga mendukung Ical mencalonkan diri kembali menajdi ketum.

Supported By:

Ligaasia.com