273 Anggota DPR Bolos Sidang Paripurna Perdana di 2015

Anggota DPR kembali bersidang setelah menjalani masa reses selama 1 bulan. Di sidang paripurna perdana tahun ini, sebanyak 273 orang anggota tidak hadir.

Sidang paripurna dimulai pukul 10.22 WIB di Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (12/1/2015). Sidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah beragendakan Pidato Ketua DPR RI untuk Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2014-2015.

"Sidang paripurna dihadiri 282 dari 555 anggota, dihadiri oleh seluruh fraksi," kata Fahri. Dengan demikian, ada 273 anggota yang tidak hadir.

Di awal sidang, Fahri memimpin mengheningkan cipta untuk korban kecelakaan pesawat AirAsia QZ8501. Agenda pertama yaitu pelantikan anggota pengganti Antarwaktu DPR RI. Ferry K dari Fraksi Hanura dilantik untuk mengganti Saleh Husin yang kini menjabat sebagai Menteri Perindustrian.

Berikut adalah rincian jumlah anggota yang hadir setiap fraksi:

PDIP: 63 dari 109 anggota
PG: 47 dari 91
Gerindra: 38 dari 73
PD: 32 dari 61
PAN: 20 dari 48
PKB: 17 dari 47
PKS: 14 dari 40
PPP: 17 dari 39
Hanura: 12 dari 16
Nasdem: 22 dari 36

Supported By:
Ligaasia.com

Yorrys Cs Bakal ke KPK dan Kejagung Minta Kasus Kader Golkar Diungkap

Waketum Golkar versi Munas Jakarta, Yorrys Raweyai, geram kubu Ical menyerang pemerintah dengan menyebut penangkapan Ketua DPD Golkar Jabar Irianto MS Syafiuddin alias Yance penuh muatan politis. Untuk mendukung pemerintah, kubu Agung akan turun ke jalan mendukung upaya penuntasan sejumlah kasus korupsi.

"Kita akan turun hari Rabu ke KPK dan Kejaksaan untuk memberikan dukungan penuntasan kasus terkait penyelundupan BlackBerry, e-KTP, pembangunan kantor kejaksaan, alkes Banten, kasus di Gorontalo, KPC. Itu semua harus dibongkar," kata Yorrys di Jakarta, Minggu (14/12/2014).

Pada kasus-kasus yang disebut Yorrys, ada dugaan keterlibatan sejumlah kader Golkar kubu Ical. Yorrys mendukung KPK dan Kejaksaan mengungkap kasus-kasus tersebut.

"Kita akan bersama sejumlah organisasi masyarakat dan aktivis antikorupsi," ujar Yorrys.

Bendahara Umum Golkar hasil Munas Bali, Bambang Soesatyo, menerangkan partainya memberi perlakuan berbeda untuk dua kader Golkar yang ditangkap karena kasus dugaan korupsi, yaitu Ketua DPD Golkar NTB Zaini Arony yang ditangkap KPK dan Ketua DPD Golkar Jabar Yance. Zaini akan segera dipecat, sedangkan Yance menunggu putusan tetap pengadilan.

"Itu (Zaini) murni hukum, kita percaya KPK. Kalau yang di Kejagung kita curiga muatan politisnya tinggi," kata Bambang hari ini.

Sebelumnya, Ketua DPP Golkar hasil Munas Jakarta Indra J Piliang juga mengungkap banyaknya kader Golkar yang potensial menjadi tersangka. Indra mengedepankan pentingkan revitalisasi pembersihan pengurus Golkar yang terindikasi korup.

Supported By:

Ligaasia.com

Mendagri Tjahjo Tegaskan Pemerintah Tak Intervensi Konflik Golkar

Pemerintah dituding ikut campur dalam kisruh di tubuh Partai Golkar. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membantah tudingan itu.

Tjahjo mengatakan dirinya tidak pernah menghadiri undangan Munas Golkar baik di Bali maupun di Jakarta. Dia pun mengaku heran jika disebut ada campur tangan pemerintah dalam kisruh partai berlambang pohon beringin itu.

"Di mana campur tangannya? Aku hadir aja nggak, undangannya juga nggak ada. Nggak ada undangan di Bali, yang di Jakarta juga," ujar Tjahjo di Kantor Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2014).

Tjahjo mengatakan beda halnya saat dia menghadiri acara Muktamar PPP di Surabaya. Saat itu statusnya masih sebagai Sekjen PDIP.

"Kalau dulu waktu PPP, saya sebagai sekjen partai, belum pemerintah. Kan boleh-boleh saja," katanya.

"Kok lalu ditulis kursinya 'Tjahjo Kumolo', padahalkan kursinya yang hadir," tambah Tjahjo.

Tjahjo pun bingung jika disebut pihaknya ikut campur. Dia pun meminta untuk bertanya saja ke pihak Golkar.

"Jadi, tanya ke mereka (Golkar), kok tanya saya," jawab Tjahjo saat ditanya soal pemerintah disebut ikut intervensi soal Golkar.

Supported By:

Ligaasia.com

Munas Jakarta Daftarkan Kepengurusan Baru Golkar ke Kemenkum HAM Besok

Munas Partai Golkar IX versi Presidium Penyelamat Partai bergerak cepat untuk mendaftarkan kepengurusan ke Kementerian Hukum dan HAM. Mereka akan mendaftar besok, setelah munas selesai digelar malam ini.

"Langsung besok diserahkan," kata pimpinan sidang Munas IX Jakarta Leo Nababan kepada wartawan di sela munas, di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (7/12/2014).

Leo menjabarkan, sore ini Munas akan menyelesaikan rapat komisi-komisi yang telah digelar dalam tiga forum berbeda. Lalu dilanjutkan dengan paripurna hasil rapat komisi, yang diperkirakan ‎selesai pada magrib ini.

"Selesai komisi, saya pimpinan sidang memastikan malam ini (pemilihan ketua umum -red)," ujar Wasekjen Golkar yang dipecat Ical itu.

Leo menuturkan, jam berapapun selesai pemilihan ketua umum, Senin (8/12) besok pengurus baru akan langsung mendaftarkan perubahan kepengurusan itu kepada Kemenkum HAM.

"Hasil munas siang besok sudah diangkat ke Menkum HAM," tuturnya.

Sementara soal kubu Aburizal yang juga mendaftarkan kepengurusan hasil Munas Bali, Leo mempersilakan kepada pemerintah menentukan kepengurusan yang sah.

"Silakan itu hak mereka (kubu Ical mendaftarkan kepengurusan -red). Biar pemerintah tentukan siapa yang sesuai konstitusi," tegasnya.

Supported By:

Ligaasia.com

Priyo: Lebih dari 300 DPD Golkar Berdatangan ke Ancol

Presidium Penyelamat Partai Golkar menggelar silaturahim dengan DPD I dan DPD II Golkar di Hotel Mercure Ancol. Sudah lebih dari 300 pemilik suara dari DPD I dan II berdatangan, akankah forum ini disulap jadi Munas?

"Lebih dari 300 DPD II dan beberapa DPD I sudah berduyun-duyun ke Ancol. Mereka merasa miris dengan cara-cara yang mencemari Partai Golkar. Mereka datang untuk kembali menegakkan nilai-nilai yang sudah ternodai Munas Bali," kata anggota Presidium Penyelamat Golkar, Priyo Budi Santoso, saat berbincang dengan detikcom, Sabtu (6/12/2014).

Presidium memang tengah memantapkan persiapan Munas penyelamatan Golkar. Namun dijadwalkan akan digelar Januari 2015. Meski demikian bisa saja waktunya dimajukan karena ada sinyal positif setelah Presidium bertemu Wapres Jusuf Kalla.

"Wapres sangat positif demi demokrasi di Golkar dan itu menguatkan itikad kita menyelenggarakan Munas," kata Priyo.

"Saya juga berterimakasih kepada aparat keamanan dan menteri kabinet yang bersedia mensupport keamanan Munas di Jakarta ini sehingga menghindarkan Golkar dari tabiat jahat yang mencemari partai beringin," lanjutnya.

Priyo mengajak DPD I dan II Golkar yang lain untuk bergabung. Dia meyakinkan tak akan ada pemecatan karena hasil Munas Golkar kubu Aburizal Bakrie di Bali juga belum diakui pemerintah.

"Kepada para ketua DPD I dan DPD II untuk tetap tenang karena tidak bakalan ada pemecatan. Karena kepengurusan hasil Munas Bali belum disahkan Kemenkum HAM dan tak punya wewenang untuk memecat," pungkasnya.

Supported By:

Ligaasia.com

Ini Sikap Tegas SBY Tak Mau Kerjasama dengan KMP di DPR

Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono kecewa dengan sikap Golkar yang menolak Perppu tentang Pilkada langsung. Sinyal PD bakal merapat ke Koalisi Indonesia Hebat semakin kuat.

Keputusan Munas Golkar yang menolak Perppu Pilkada langsung tersebut langsung didukung oleh sejumlah parpol anggota KMP seperti PKS dan Gerindra. SBY merespons sikap nyeleneh KMP itu dengan tegas.

Sembari membeberkan perjanjian KMP dengan PD terkait Perppu Pilkada langsung, SBY mengungkit perjanjian kerjasama antara KMP dan PD di parlemen. Syarat mutlak PD mau bersama KMP di kepemimpinan DPR dan MPR adalah komitmen untuk menyetujui Perppu Pilkada langsung yang dikeluarkan SBY.

"Kini, secara sepihak Partai Golkar menolak Perppu, berarti mengingkari kesepakatan yang telah dibuat. Bagi saya hal begini amat prinsip," kata SBY meluapkan kekecewaannya melalui twitter, Kamis (4/12/2014) malam.

SBY kemudian menegaskan sikap PD tak mau bekerjasama lagi dengan parpol yang menurutnya tak konsisten dan mengingkari kesepakatan. Tanda ini jelas menegaskan PD tak sudi lagi bekerjasama dengan KMP di DPR.

"Tidak mungkin PD bisa bekerja sama dengan pihak-pihak yang tidak konsisten, ingkar kesepakatan dan meninggalkan komitmen begitu saja," katanya.

Benar saja, SBY langsung memanggil Ketua Harian DPP PD Syarief Hasan. SBY langsung menginstruksikan Syarief berkomunikasi dengan Koalisi Indonesia Hebat. Untuk sementara pembahasannya baru seputar bagaimana menyetujui Perpu Pilkada langsung.

"Tadi pagi saya komunikasi. Ya pokoknya sama KIH-lah. Mereka mendukung Pilkada langsung," kata Ketua Harian DPP Demokrat Syarief Hasan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2014).

Lalu apakah kerjasama PD dengan KIH ini bakal menjadi koalisi yang lebih permanen lagi? Dinamika politik di DPR pun semakin menarik karena manuver PD merapat ke KIH bakal mengubah peta politik di Senayan.

Supported By:

Ligaasia.com

DPD I Dukung Munas Golkar Dipercepat Agar Tak Ada Konflik di Daerah

Ketua DPD I Golkar Sulawesi Tenggara, Ridwan Bae mengklaim mayoritas pengurus DPD I menginginkan percepatan pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas). Percepatan Munas untuk memilih ketum baru Golkar dianggap penting agar tidak terjadi perpecahan kubu di pengurus daerah.

"Mayoritas DPD I menghendaki Munas digelar paling lambat akhir November 2014 supaya di daerah tidak pecah," kata Ridwan Bae saat dihubungi, Selasa (18/11/2014) malam.

Ridwan menyebut pengurus daerah khawatir berbeda pandangan soal calon ketum. Sebab pada pandangan umum DPD I diklaim sejumlah pengurus termasuk Ridwan, mendukung Aburizal Bakrie kembali maju mencalonkan diri.

"Nanti kalau 7 calon lain mengunjungi DPD I dan DPD II maka akan membingungkan, akan ada perbedaan di lapangan. Konflik internal ini berbahaya kalau terlalu lama dibiarkan," sambung Ridwan.

Di internal Golkar ada 7 orang yang hendak maju dalam persaingan perebutan kursi ketum. Mereka adalah Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, Agus Gumiwang Kartasasmita, Zainuddin Amali, MS Hidayat, Hajriyanto Y Thohari.

"Untuk menghindari situasi konflik di daerah, kami minta Munas paling lambat 30 November. Itu sudah disampaikan di forum pandangan umum Rapimnas," tegas Ridwan.

Sebelumnya Ketua DPD I Golkar Yogyakarta, Gandung Parjiman mengklaim mayoritas DPD Tingkat I meminta Munas dipercepat. Dalam pandangan umum yang disampaikan, mereka juga mendukung Ical mencalonkan diri kembali menajdi ketum.

Supported By:

Ligaasia.com

Ical Sebut Rapimnas Golkar Tetap akan Bahas Kepentingan Munas

Rapat Pleno DPP Golkar sudah memutuskan bahwa Rapimnas sama sekali tak menyentuh materi Munas. Namun Ketum Golkar Aburizal Bakrie mengatakan bahwa pokok pikiran Munas, yang menjadi ajang penentuan ketum, akan tetap dibahas di Rapimnas.

"Tentunya ada pokok-pokok pikiran yang akan disampaikan dalam Rapimnas nanti untuk kepentingan Munas. Ini masuk dalam acara Rapimnas," kata Ical di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (15/11/2014).

Rapimnas Partai Golkar rencananya akan berlangsung di Yogyakarta pada 18-19 November 2014 mendatang. Sebelumnya, Rapat Pleno DPP Golkar pada Kamis (13/11) lalu memutuskan bahwa Rapimnas sama sekali tak menyentuh materi Munas.

Pelaksanaan Munas pun disepakati pada Januari 2015, sehingga tak perlu lagi membahas waktu pelaksanaan bersama dengan DPD I. Pada Rapimnas nantinya hanya akan membahas isu-isu terkini.

Menurut Ical, selain membahas tentang Munas, Rapimnas juga akan membicarakan sikap Golkar terkait rencana kenaikan harga BBM.

"Banyak yang nanti dibahas, masalah kekininan. Bagaimana sikap Golkar terhadap adanya suatu berita bahwa ada kenaikan harga BBM di tengah harga minyak mentah menurun," ujar pria berusia 68 tahun tersebut.

Ical menuturkan bahwa Rapimnas juga akan membahas iklim politik di Indonesia saat ini. Perpecahaan dua kubu di DPR juga akan menjadi topik tersendiri.

Supported By:

Ligaasia.com

Mayoritas Peserta Pleno Golkar Tolak Rapimnas Sebelum Munas

Rapat Pleno DPP Golkar yang membahas mengenai penyelenggaraan Rapimnas masih mengalami tarik ulur. Mayoritas peserta pleno menolak penyelenggaraan Rapimnas.

"Mayoritas mutlak menilai materi-materi Rapimnas yg dijelaskan oleh ketua SC Nurdin Halid adalah materi Munas. Karena itu mayoritas peserta pleno yg bicara menolak," ujar Ketua DPP Golkar Hajriyanto Thohari di sela-sela pleno di Kantor Golkar, Jl Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (13/11/2014).

Namun Steering Committee (SC) tetap menjelaskan materi Rapimnas kepada peserta pleno. Secara bergantian para peserta pleno juga menyampaikan pandangan mereka terkait Rapimnas.

"Mayoritas peserta pleno yang bicara menolak rencana Rapimnas tersebut dan minta fokus saja ke Munas," imbuh mantan Wakil Ketua MPR tersebut.

Pleno berlangsung sejak pukul 20.30 WIB yang dipimpin oleh Ketum Golkar Aburizal Bakrie (Ical). Sebanyak 199 dari 370 penguris DPP hadir dalam rapat ini.

Supported By:

Ligaasia.com

Agun Gunanjar: Ical Tak Ada Prestasinya, Jangan Jadi Caketum Golkar Lagi

Para caketum Golkar menilai Aburizal Bakrie (Ical) tak lagi layak mencalonkan kembali sebagai ketua umum. Salah satu caketum Agun Gunanjar menyebut Ical tak menorehkan prestasi menonjol semasa pimpin Golkar.

"Salah satu indikator mencalonkan diri jadi Ketum kan prestasi. Ical tidak ada prestasinya. Kami bukan bermaksud menjegal Ical karena sesama mencalonkan diri," ungkap Agun di Kantor DPP Golkar, Jl Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (12/11/2014).

Selain aspek minimnya prestasi, para caketum Golkar juga mempertimbangkan tren pemilih. Tentunya pada tahun 2019 mendatang akan muncul banyak pemilih baru.

"Para pemilih baru ini merupakan generasi yang tidak kenal masa lalu Golkar. Bayangkan kalau anak-anak muda memandang partai yang usia ketumnya jauh di atas mereka. Populasi pemilih hari ini saja banyak berubah," sebut Agun.

Pada Pemilu 2014 ini pun Golkar mengalami penurunan pemilih. Dari 108 anggota dewan di periode 2009-2014, menjadi 91 pada periode 2014-2019.

"Kita melihat partai ini akan semakin kecil saja,"pungkas Agun.

Supported By:

Ligaasia.com

Ingin Lengserkan Ical, Senior Golkar Ancam Buat Kepanitiaan Munas Sendiri

Menganggap kepengurusan Aburizal Bakrie (Ical) sudah berakhir, pendiri dan politikus senior Golkar mendesak DPP partainya segera membentuk kepanitiaan Musyawarah Nasional (Munas). Jika desakan itu tak dipenuhi, maka para senior Golkar akan membentuk kepanitiaan sendiri.

Jika permintaan tersebut tidak diindahkan, maka kami akan mengisi kekosongan kekuasaan DPP Golkar dengan membentuk panitia Munas IX dan memilih kepengurusan masa bakti 2014-2019 berdasarkan konstitusi," kata politisi senior Golkar Zainal Bintang, dalam konferensi pers di Resto Pulau Dua, Jl Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (9/10/2014).

Pendiri dan para politisi senior Golkar yang tergabung dalam Eksponen Ormas Tri Karya Golkar (EO-TKG) itu meminta Munas IX dilaksanakan selambat-lambatnya awal Desember 2014. Masa jabatan Ical dianggap sudah berakhir 9 Oktober 2014 pukul 00.00 WIB.

Apakah para senior Golkar sudah menyiapkan nama-nama yang akan ditunjuk menjadi panitia Munas?

Kita-kita saja. Kita juga menunggu usulan dari daerah," ujar Zainal.

EO-TKG meminta seluruh kader Golkar khususnya di wilayah Kabupaten dan Kota untuk merapatkan barisan dalam menegakkan konstitusi. Selama ini kader di DPD tingkat II itu dianggap tidak tersentuh DPP Golkar yang ada di Jakarta.

Supported By:

Ligaasia.com

Hari Pertama, DPR Sudah Ribut Soal Waktu Pemilihan Pimpinan DPR

Jakarta - Partai Golkar mengusung Setya Novanto sebagai Ketua DPR dari Koalisi Merah Putih. Partai Gerindra sebagai sesama anggota koalisi belum mau berkomentar lebih lanjut.

Itu nanti," kata Waketum Partai Gerindra Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Rabu (1/10/2014).

Gerindra sendiri sudah mengusung Fadli Zon sebagai wakil ketua DPR. Masing-masing paket pimpinan DPR berisi calon dari 5 fraksi.

Sebelumnya Wakil Bendum Golkar Bambang Soesatyo sudah menyebut nama Setya Novanto sebagai Ketua DPR.

Mas Setya Novanto (ketua DPR) pemilihannya nanti malam," kata Bambang.

Supported By:

Ligaasia.com

Diusulkan Jadi Pimpinan MPR, Titiek Soeharto: Saya Ikut Kata Ketum Golkar

Jakarta - Titiek Soeharto masuk bursa wakil ketua MPR dari Golkar. Putri ke-4 Soeharto ini bersedia jika memang partainya memutuskan demikian.

Ada yang ngusulin saja. Saya mah ikut aja, apa kata Ketua Umum saja," kata Titiek kepada wartawan usai mengikuti gladi resik pelantikan anggota DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9/2014).

Titiek yang mengenakan batik dominan warna biru ini siap jika memang diberi amanah jadi pimpinan DPR. Dia berjanji akan mengemban amanah dengan baik.

"Dipercaya rakyat harus kerja keras," ujar mantan istri Prabowo ini.

Soal komisi DPR yang ingin dihuninya, Titiek memiliki hasrat duduk di Komisi IV yang mengurus masalah pertanian dan pangan.

"Insya Allah di Komisi IV ya, pertanian," tutur ibu satu anak ini.

Nama Titiek disebut dalam rapat pleno DPP Golkar yang menentukan nama untuk calon ketua DPR dan MPR pada Sabtu (27/9) lalu. "Jadi kalau untuk calon pimpinan MPR itu ada Bu Titiek Soeharto, Pak Agun (Gunanjar), Pak Rambe, dan Pak Mahyuddin," ujar Waketum Golkar Fadel Muhammad usai rapat di Kantor DPP Golkar, Jl Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat.

Supported By:

Ligaasia.com