Mendagri Tjahjo Tegaskan Pemerintah Tak Intervensi Konflik Golkar

Pemerintah dituding ikut campur dalam kisruh di tubuh Partai Golkar. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membantah tudingan itu.

Tjahjo mengatakan dirinya tidak pernah menghadiri undangan Munas Golkar baik di Bali maupun di Jakarta. Dia pun mengaku heran jika disebut ada campur tangan pemerintah dalam kisruh partai berlambang pohon beringin itu.

"Di mana campur tangannya? Aku hadir aja nggak, undangannya juga nggak ada. Nggak ada undangan di Bali, yang di Jakarta juga," ujar Tjahjo di Kantor Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2014).

Tjahjo mengatakan beda halnya saat dia menghadiri acara Muktamar PPP di Surabaya. Saat itu statusnya masih sebagai Sekjen PDIP.

"Kalau dulu waktu PPP, saya sebagai sekjen partai, belum pemerintah. Kan boleh-boleh saja," katanya.

"Kok lalu ditulis kursinya 'Tjahjo Kumolo', padahalkan kursinya yang hadir," tambah Tjahjo.

Tjahjo pun bingung jika disebut pihaknya ikut campur. Dia pun meminta untuk bertanya saja ke pihak Golkar.

"Jadi, tanya ke mereka (Golkar), kok tanya saya," jawab Tjahjo saat ditanya soal pemerintah disebut ikut intervensi soal Golkar.

Supported By:

Ligaasia.com

Soal Sidang PTUN PPP, Menkum HAM: Saya Beri Kuasa ke Dirjen AHU

Perseteruan dua kubu di PPP akhirnya diserahkan dalam sidang di PTUN. Untuk itu, Menkum HAM Yasonna H Laoly menyerahkan segala keputusan di pengadilan dan memberikan kuasa ke Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) mewakili dirinya.

"Sudah teken surat kuasa Dirjen AHU yang mewakili menteri untuk memberikan subtitusi," ujar Laoly kepada wartawan, Rabu (12/11/2014).

Laoly menjelaskan, putusan sela kemarin memerintahkan kepada menteri untuk menunda dan mempelajari soal kekosongan hukum. Untuk itu dia menyerahkan segala keputusan tersebut di pengadilan.

"Pengadilan itu hasilnya final. Jadi biarkan pengadilan putusin saja segera," ujar Laoly

Laoly mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum mencabut putusannya. "Belum saya cabut biar pengadilan putuskan karena adanya dua muktamar," tutupnya.

Supported By:

Ligaasia.com

Muktamar PPP di Surabaya Sah Menurut AD/ART

Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuzy mengatakan, Mahkamah Partai PPP telah memberikan keputusan final bahwa kepengurusan yang sah untuk mengadakan Muktamar ke 8 adalah kepengurusan hasil Muktamar PPP Bandung.

"Semalam Mahkamah Partai telah berikan putusan final, bukan lagi putusan sela, yang di antara poin-poinnya adalah menetapkan bahwa kepengurusan yang sah untuk mengadakan muktamar ke 8 PPP adalah kepengurusan hasil Mukmatar PPP Bandung yang diketuai oleh Bapak Haji Suryadharma Ali dan Sekjen Romahurmuzy," katanya di Hotel Century Senayan, Minggu (12/10/2014).

"Sehingga pada dasarnya putusan Mahkamah Partai yang bersifat final dan mengikat, menguatkan hasil keputusan pengurus partai 9 September yang memerintahkan pelaksana pembentukan panitia muktamar, karena itu kita menyatakan menerima keputusan mahkamah partai itu, yang berisi penguatan pelaksanaan muktamar ke 8," sambungnya.

Oleh karenanya, lanjut Romy, DPP PPP melanjutkan agenda rapat pengurusan harian September lalu dan diputuskan akan menggelar Mukmatar ke 8 padan tanggal 15-18 Oktober di Surabaya, Jawa Timur.

"Muktamar ini akan diikuti 1153 peserta yang berasal dari 497 DPC yang memang teregistrasi di seluruh wilayah sebagai kepengurusan yang sah sesuai AD/ART PPP," ujarnya.

"Sesuai dengan ketentuan AD/ART Mahkamah Partai, Mukmatar sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah utusan wilayah dan utusan cabang. Jumlah yang kita cek sound tadi malam, jumlah itu jauh melebihi apa yang dibutuhkan," sambungnya.

Supported By:

Ligaasia.com

PPP: Bukan Kami Mengkhianati, Kami Dikhianati

Partai Persatuan Pembangunan berniat keluar dari Koalisi Merah Putih apabila kadernya gagal duduk di pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Partai berlambang Kakbah ini mengancam akan 'mbalelo' dan beralih ke gerbong Koalisi Indonesia Hebat.

Tak takutkan PPP dianggap berkhianat?

"Bukan kami yang mengkhianati. Kalau kami dikhianati," kata Wasekjen PPP Syaifullah Tamliha di gedung DPR/MPR Jakarta, Selasa (7/10/2014) siang.

Pada pemilihan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat pekan lalu, PPP rela tak mendapatkan kursi wakil ketua. Saat itu Koalisi Merah Putih memberikan kursi wakil ketua jatah PPP ke Partai Demokrat. Konsekuensinya PPP dijanjikan posisi wakil ketua MPR.

Namun hingga siang ini PPP tak juga mendapat kepastian dari Koalisi Merah Putih. "Saya belum tidur untuk ngurus ini. Tadi pagi saya sudah menghadiri juga rapat dengan KMP tetap saja jabatan Wakil Ketua MPR tidak diberikan. Kami tetap sepakat pakai harga mati," kata Syaifullah.

PPP menurut Syaifullah membutuhkan kepastian dari KMP. Musabab tak ada kepastian, PPP juga menjalin komunikasi dengan Koalisi Indonesia Hebat pengusung Joko Widodo-Jusuf Kalla. "Kalau boleh saya bilang 60 persen sekarang ini kalau KMP tidak bisa terima, maka 60 persen kaki PPP di Koalisi Indonesia Hebat," papar Syaifullah.

Selasa siang ini MPR menggelar rapat paripurna untuk memilih 1 Ketua dan 4 Wakil Ketua. Kelompok Dewan Perwakilan Daerah telah sepakat mengusulkan nama Oesman Sapta Odang (64) sebagai calon pimpinan MPR. Nama Oesman akan dimasukkan dalam paket yang diajukan oleh Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih.

Supported BY:

Ligaasia.com

Soal RUU Pilkada, Suryadharma: Kita Bulat Pilkada Lewat DPRD

Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA) menegaskan partainya bulat mendukung Pilkada lewat DPRD. Dukungan itu, kata SDA sesuai dengan hasil rapat fraksi siang ini.

Sudah bulat suara terkait itu. Tadi siang sudah dirapatkan di fraksi. Sudah bulat (dukung Pilkada lewat DPRD)," ujar Suryadharma di Gedung Van Tech, Jalan Talang No 3, Jakarta Pusat, Rabu (24/9/2014).

Dia juga tak mau menanggapi pecahnya pendapat antara kubunya dengan kubu Emron Pangkapi terkait RUU Pilkada.

Sudah bulat kok," tegasnya.

Romi itu kalau ditanggapi, akan semakin 'besar'," imbuh Suryadharma sambil berlalu.

Sebelumnya, Waketum kubu Emron, Suharso Monoarfa menegaskan partainya menginginkan Fraksi PPP mendukung pilkada langsung. Menurutnya, ini sesuai dengan hasil Muktamar PPP ke VII tahun 2011.

Supported By:

Ligaasia.com