SBY Juga Berduka, Kirim Karangan Bunga Pada Een Sukaesih

Pejuang pendidikan asal Sumedang, Een Sukaesih, wafat setelah menyerah pada penyakitnya. Setelah prosesi pemakaman yang dihadiri oleh ratusan siswa SD dan pejabat tinggi Jawa Barat dan Sumedang, tampak belasan karangan bunga memenuhi rumah guru tersebut.

Ketika detikcom menyambangi kediaman Een Sukaesih di Dusun Batu Karut RT 01/002, Desa Ciberuem Wetan, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Sabtu (12/12/2014), karangan bungan dari beberapa pejabat tinggi dan lembaga pendidikan telah berjejer. Salah satunya adalah karangan bungan dari mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono.

Tak hanya dari SBY, karangan bunga pun turut dikirimkan oleh pejabat tinggi Jawa Barat, seperti karangan bunga dari Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, Wakil Gubernur Jawa Barat, Dedy Mizwar, Kapolres Sumedang, AKBP Yully Kurniawan, dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).

Saat prosesi pemakaman yang diadakan pagi ini, ratusan pelayat dan siswa SD ikut mengantarkan kepergian pahlawan pendidikan Jawa Barat tersebut. Lagu 'Terima Kasih Guru' bersama isak tangis para siswa SD turut mengiringi Een Sukaesik ke tempat peristirahatan terakhirnya.

Een Sukaesih merupakan pejuang pendidikan asal Sumedang yang tubuhnya lumpuh. Walau di tengah keterbatasan, dia tetap menyebarkan ilmu kepada muridnya. Namun Jumat (11/12), pukul 15.20 WIB, Een akhirnya meninggal dunia di RSUD Sumedang setelah beberapa hari dirawat karena mengalami muntah-muntah dan tak ada asupan nutrisi ke dalam tubuhnya.

Supported By:

Ligaasia.com

Ini Sikap Tegas SBY Tak Mau Kerjasama dengan KMP di DPR

Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono kecewa dengan sikap Golkar yang menolak Perppu tentang Pilkada langsung. Sinyal PD bakal merapat ke Koalisi Indonesia Hebat semakin kuat.

Keputusan Munas Golkar yang menolak Perppu Pilkada langsung tersebut langsung didukung oleh sejumlah parpol anggota KMP seperti PKS dan Gerindra. SBY merespons sikap nyeleneh KMP itu dengan tegas.

Sembari membeberkan perjanjian KMP dengan PD terkait Perppu Pilkada langsung, SBY mengungkit perjanjian kerjasama antara KMP dan PD di parlemen. Syarat mutlak PD mau bersama KMP di kepemimpinan DPR dan MPR adalah komitmen untuk menyetujui Perppu Pilkada langsung yang dikeluarkan SBY.

"Kini, secara sepihak Partai Golkar menolak Perppu, berarti mengingkari kesepakatan yang telah dibuat. Bagi saya hal begini amat prinsip," kata SBY meluapkan kekecewaannya melalui twitter, Kamis (4/12/2014) malam.

SBY kemudian menegaskan sikap PD tak mau bekerjasama lagi dengan parpol yang menurutnya tak konsisten dan mengingkari kesepakatan. Tanda ini jelas menegaskan PD tak sudi lagi bekerjasama dengan KMP di DPR.

"Tidak mungkin PD bisa bekerja sama dengan pihak-pihak yang tidak konsisten, ingkar kesepakatan dan meninggalkan komitmen begitu saja," katanya.

Benar saja, SBY langsung memanggil Ketua Harian DPP PD Syarief Hasan. SBY langsung menginstruksikan Syarief berkomunikasi dengan Koalisi Indonesia Hebat. Untuk sementara pembahasannya baru seputar bagaimana menyetujui Perpu Pilkada langsung.

"Tadi pagi saya komunikasi. Ya pokoknya sama KIH-lah. Mereka mendukung Pilkada langsung," kata Ketua Harian DPP Demokrat Syarief Hasan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2014).

Lalu apakah kerjasama PD dengan KIH ini bakal menjadi koalisi yang lebih permanen lagi? Dinamika politik di DPR pun semakin menarik karena manuver PD merapat ke KIH bakal mengubah peta politik di Senayan.

Supported By:

Ligaasia.com

Jelang Akhir Masa Bakti, Ini Pesan SBY kepada Seluruh Pejabat Indonesia

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan isi hatinya jelang akhir masa jabatan sebagai Presiden RI. Ungkapan itu diucapkan SBY di depan para ‎pejabat negara mulai dari tingkat kota, Kabupaten, Provinsi hingga ke jajaran pemerintahan pusat.

"Saya ingin mengungkapkan isi hati saya sekaligus pesan dan harapan bagi saudara-saudara yang masih melanjutkan tugas dan ini semacam farewell klimaks yang saya akan sampaikan," kata SBY di acara Silaturahmi Nasional, di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/10/2014).

Berikut lima ungkapan hati SBY:

1. SBY bersyukur kepada Allah yang memberikan kesempatan untuk membangun negeri ini. SBY dan Boediono dan sebelumnya Jusuf Kalla telah mendapat amanah untuk menjalankan pemerintahan.

2. SBY juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan kepada jajaran pemerintahan, TNI/ Polri dan media massa.‎

3. SBY memohon maaf jika dia belum memenuhi harapan masyarakat.

"Jika ada kekurangan dan kelemahan saya, barangkali ada sejumlah sasaran yang belum tercapai saya mohon maaf. Saya juga meminta maaf jika selama 10 tahun ini sikap dan tutur kata saya yang bapak ibu tidak berkenan karena semata-mata untuk manajemen pembangunan," kata SBY‎.

4. SBY meminta agar semua rakyat dan elemen pemerintahan mendukung Joko Widodo sebagai presiden baru untuk melakukan tugas-tugasnya.

5. SBY meminta kepada seluruh jajaran pemerintahan supaya berjuang membangun Indonesia yang lebih baik.

"Lima hari lagi saya mohon diri karena saya akan kembali ke masyarakat dan saya doakan agar saudara sekalian bisa mengemban tugas," kata dia.

Supported By:

Ligaasia.com

Jokowi Soal Perpu Pilkada: Kita Dukung Pilkada Langsung, Tidak Bolak-balik

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkap Koalisi Merah Putih telah mendukung Perpu Pilkada. Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) tak mau berkomentar banyak tentang hal itu.

"Nanti dibahas dulu," ujar Jokowi.

Hal ini disampaikan Jokowi usai menghadiri acara puncak peringatan HUT ke-69 TNI di Markas Koarmatim Dermaga Ujung Surabaya, Jatim, Senin (7/10/2014). Pria asal Solo ini menegaskan sejak awal pihaknya mendukung Pilkada langsung.

"Itu sejak awal sudah kita sampaikan berkali-kali. Tidak bolak-balik, tetap pilkada langsung," tegasnya.

Dalam tweetnya Senin kemarin, SBY mengungkapkan kesepakatan Parta Demokrat (PD) dengan Koalisi Merah Putih soal dukungan Perpu Pilkada yang diteken beberapa jam sebelum pemilihan pimpinan DPR. Namun salah satu partai Koalisi Merah Putih, Golkar membantah telah meneken kesepakatan tersebut.

Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menjelaskan pihaknya hanya mendukung Presiden SBY mengeluarkan Perpu Pilkada. Sikap itu bukan berarti menjadi bentuk dukungan menerima dan menjadikannya Undang-undang.

Presiden SBY memang telah menandatangani dua Perpu yaitu Perpu Pemda dan Perpu Pilkada. Di dalam Perpu Pilkada terdapat 10 syarat perbaikan yang pernah diwacanakan SBY dan PD.

Untuk menggolkan perpu tersebut, SBY membutuhkan dukungan politik. Membaca kekuatan politik di DPR saat ini, Koalisi Merah Putih yang terdiri dari 5 parpol merupakan yang dominan di DPR dibandingkan Koalisi Indonesia Hebat dengan 4 parpol.

Supported BY:

Ligaasia.com

Demokrat: Kami Tidak dalam Posisi Judicial Review ke MK

Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tengah mencari cara agar UU Pilkada yang telah disahkan DPR bisa dibatalkan, termasuk kemungkinan judicial review ke MK. Wakil ketua umum PD Max Sopacua mengatakan partainya tak bisa ikut menguji UU itu ke MK.

"Kami tidak dalam posisi judicial review ke MK. Kita berjuang dengan opsi Pilkada langsung dengan 10 persyaratan," kata Wakil Ketua Umum PD Max Sopacua di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (30/9/2014).

Max menceritakan, posisi Partai Demokrat dalam paripurna pengesahan RUU Pilkada adalah mengusung opsi ketiga, Pilkada langsung dengan 10 syarat. Namun opsi itu ditolak sehingga Demokrat memilih walk out atas instruksi fraksi.

"Itu adalah tanggung jawab dari pemimpin fraksi Partai Demokrat, Nurhayati," ujar anggota komisi I itu.

Lalu sanksi apa yang disiapkan DPP untuk anggota yang walk out? "Itu internal, tidak bisa disampaikan ke publik karena belum terverifikasi. Toh nanti akhirnya orang juga akan tahu," jawab Max.

Sementara saat ditanya soal tawaran posisi ketua MPR dari Koalisi Merah Putih yang dikait-kaitkan dengan aksi walk out Demokrat, Max mengatakan sejak awal partainya tak ikut salah satu kubu.

"Sampai saat ini belum. Saat (paripurna) itu kami tidak berjuang untuk koalisi merah putih tetapi kita berjuang untuk opsi kita sendiri, pemilihan langsung dengan 10 persyaratan," tegas Max.



Supported By:
Ligaasia.com

Presiden Perhatikan Saran Yusril untuk Tak Tandatangani UU Pilkada

Jakarta - Presiden SBY mendapat saran dari Yusril Ihza Mahendra untuk tidak menandatangani UU Pilkada. Apa tanggapan Presiden SBY?

Saya kira itu juga telah disampaikan Pak Yusril pada saat di Osaka tadi sore. Tentu ini kan pandangan bagi beliau, Pak Presiden tentu memperhatikan hal itu," ujar Jubir Presiden Julian Aldrin Pasha di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta, Selasa (30/9/2014).

Selain itu, lanjut Julian, Presiden juga mempertimbangkan hal lain yang dianggap menjadi jalan terbaik untuk mengubah UU Pilkada yang mengatur Pilkada lewat DPRD. "Juga mempertimbangkan hal-hal lain yang tetap dianggap yang paling baik untuk dilaksanakan sebagai upaya pemerintah, upaya Pak SBY agar perjuangan terhadap sistem pilkada secara langsung dengan perbaikan bisa diimplementasikan," paparnya.

Sebelumnya Yusril mengatakan ada satu solusi yang bisa diambil Presiden SBY agar UU Pikada tidak berlaku. Yusril menyarankan agar presiden tidak menandatangani UU itu hingga masa jabatannya habis.

Saran saya SBY tidak usah tandatangani dan undangkan RUU tersebut sampai jabatannya habis. Tenggang waktu 30 hari menurut pasal tersebut adalah tanggal 23 Oktober. Saat itu jabatan SBY sudah berakhir," jelas Yusril.

Yusril lalu diperintahkan presiden untuk mengkomunikasikan dengan presiden terpilih Joko Widodo. Menurutnya, Jokowi sudah memahami hasil pembahasan antara dirinya dengan Presiden SBY.

Presiden kemudian meminta saya untuk berkomunikasi dengan Presiden terpilih Joko Widodo tentang jalan keluar yang saya sarankan," tuturnya.

Supported By:

Ligaasia.com