Dilantik Besok di Istana, Ahok Dibolehkan Bawa 29 Orang Keluarganya

Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan dilantik menjadi gubernur DKI definitif menggantikan posisi Joko Widodo (Jokowi). Pelantikan akan dilakukan oleh Jokowi sendiri yang kini menjadi presiden, di Istana Negara.

Ahok pun diperbolehkan memboyong anggota keluarganya, meski dalam jumlah yang dibatasi. “Yang hadir terbatas. Yang diundang keluarga 29 orang,” kata Sekda DKI Saefullah di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (18/11/2014).

Selain keluarga, ratusan orang undangan juga akan menghadiri pelantikan Ahok. Saefullah merincikan, dari DPR pusat dapil Jakarta 21 orang, DPD 4 orang, mantan gubernur 5 orang, anggota DPRD 106 orang, pemprov DKI 200 orang, pejabat 21 orang, serta anggota Forkominda 35 orang.

Saefullah berujar semua undangan harus pakai pakaian batik, sementara nantinya Ahok nantinya pakai seragam dinas upacara yang berwarna putih.

“Besok pelantikan di istana pukul 14.00 WIB. Enggak ada persiapan khusus, normal-normal saja, nanti langsung kerja, seperti kabinet pak Jokowi. Pak presiden bilang sudah harus datang dari jam 13.00 WIB. Saya sarankan berangkat dari sini (Balai Kota),” terangnya.

Sebelumnya Ahok menyatakan dia akan pakai seragamnya yang lama saat dilantik jadi wagub DKI mendampingi Jokowi pada 2012 lalu. Begitu juga dengan sepatu putih yang akan dikenakannya, Ahok mengaku sepatu itu sudah disemir.

“Persiapan yang begini saja, kebetulan bajunya yang dulu masih muat. Sepatunya juga pakai yang lama saja,” kata Ahok santai.

Supported By:

Ligaasia.com

DPD I Dukung Munas Golkar Dipercepat Agar Tak Ada Konflik di Daerah

Ketua DPD I Golkar Sulawesi Tenggara, Ridwan Bae mengklaim mayoritas pengurus DPD I menginginkan percepatan pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas). Percepatan Munas untuk memilih ketum baru Golkar dianggap penting agar tidak terjadi perpecahan kubu di pengurus daerah.

"Mayoritas DPD I menghendaki Munas digelar paling lambat akhir November 2014 supaya di daerah tidak pecah," kata Ridwan Bae saat dihubungi, Selasa (18/11/2014) malam.

Ridwan menyebut pengurus daerah khawatir berbeda pandangan soal calon ketum. Sebab pada pandangan umum DPD I diklaim sejumlah pengurus termasuk Ridwan, mendukung Aburizal Bakrie kembali maju mencalonkan diri.

"Nanti kalau 7 calon lain mengunjungi DPD I dan DPD II maka akan membingungkan, akan ada perbedaan di lapangan. Konflik internal ini berbahaya kalau terlalu lama dibiarkan," sambung Ridwan.

Di internal Golkar ada 7 orang yang hendak maju dalam persaingan perebutan kursi ketum. Mereka adalah Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, Agus Gumiwang Kartasasmita, Zainuddin Amali, MS Hidayat, Hajriyanto Y Thohari.

"Untuk menghindari situasi konflik di daerah, kami minta Munas paling lambat 30 November. Itu sudah disampaikan di forum pandangan umum Rapimnas," tegas Ridwan.

Sebelumnya Ketua DPD I Golkar Yogyakarta, Gandung Parjiman mengklaim mayoritas DPD Tingkat I meminta Munas dipercepat. Dalam pandangan umum yang disampaikan, mereka juga mendukung Ical mencalonkan diri kembali menajdi ketum.

Supported By:

Ligaasia.com

Harga Bensin Premium Jadi Rp 8.500, Pertamina Pastikan Stok BBM Aman

PT Pertamina (Persero) memastikan ketahanan stok bahan bakar minyak (BBM) aman pasca kenaikan harga BBM bersubsidi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) malam ini di Istana Negara, mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi mulai 18 November 2014, sejak pukul 00.00 WIB.

Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir mengatakan saat ini ketahanan stok BBM yang dikelola oleh Pertamina mencapai sekitar 18 hari untuk Premium dan sekitar 19 hari untuk Solar.

"Kami memastikan ketersediaan stok BBM, khususnya Premium dan Solar sangat cukup bagi masyarakat. Pertamina telah menginstruksikan seluruh SPBU beroperasi melayani masyarakat, setidaknya sampai dengan berlakunya harga baru," terang Ali dalam keterangan tertulisnya, Senin (17/11/2014)

Ali mengatakan Pertamina telah mempersiapkan ketersediaan BBM yang cukup untuk mengakomodasi kemungkinan lonjakan konsumsi setelah pengumuman resmi kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi oleh pemerintah.

Berdasarkan pantuan penyaluran harian dalam sebulan terakhir, terjadi peningkatan konsumsi harian BBM bersubsidi yaitu Premium dari semula 81.500 KL per hari menjadi sekitar 87.000 KL per hari atau naik sekitar 7%, serta Solar dari 44.500 KL per hari menjadi sekitar 47.000 KL per hari atau naik sekitar 6%. Tren kenaikan tersebut juga pernah terjadi pada saat menjelang pengumuman kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi pada tahun 2013.

Pertamina telah melakukan berbagai langkah antisipasi untuk memastikan pasokan BBM bagi masyarakat tetap aman diantaranya dengan membentuk Posko Satgas Kenaikan Harga BBM di Kantor Pusat dan seluruh Kantor Region Pertamina untuk memantau dan memastikan kehandalan pasokan BBM. Untuk memastikan keamanan dan kelancaran masyarakat dalam mendapatkan BBM bersubsidi, Pertamina juga berkoordinasi dengan Kepolisian RI dan TNI untuk pengamanan SPBU dan objek vital lainnya.

Ali mengharapkan masyarakat tidak melakukan pembelian BBM bersubsidi secara berlebihan jelang kebijakan penaikan harga. Pertamina juga mewaspadai adanya gangguan dan hambatan pada jalur distribusi BBM bersubsidi yang dapat merugikan masyarakat.

Supported By:

Ligaasia.com

Ical Sebut Rapimnas Golkar Tetap akan Bahas Kepentingan Munas

Rapat Pleno DPP Golkar sudah memutuskan bahwa Rapimnas sama sekali tak menyentuh materi Munas. Namun Ketum Golkar Aburizal Bakrie mengatakan bahwa pokok pikiran Munas, yang menjadi ajang penentuan ketum, akan tetap dibahas di Rapimnas.

"Tentunya ada pokok-pokok pikiran yang akan disampaikan dalam Rapimnas nanti untuk kepentingan Munas. Ini masuk dalam acara Rapimnas," kata Ical di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (15/11/2014).

Rapimnas Partai Golkar rencananya akan berlangsung di Yogyakarta pada 18-19 November 2014 mendatang. Sebelumnya, Rapat Pleno DPP Golkar pada Kamis (13/11) lalu memutuskan bahwa Rapimnas sama sekali tak menyentuh materi Munas.

Pelaksanaan Munas pun disepakati pada Januari 2015, sehingga tak perlu lagi membahas waktu pelaksanaan bersama dengan DPD I. Pada Rapimnas nantinya hanya akan membahas isu-isu terkini.

Menurut Ical, selain membahas tentang Munas, Rapimnas juga akan membicarakan sikap Golkar terkait rencana kenaikan harga BBM.

"Banyak yang nanti dibahas, masalah kekininan. Bagaimana sikap Golkar terhadap adanya suatu berita bahwa ada kenaikan harga BBM di tengah harga minyak mentah menurun," ujar pria berusia 68 tahun tersebut.

Ical menuturkan bahwa Rapimnas juga akan membahas iklim politik di Indonesia saat ini. Perpecahaan dua kubu di DPR juga akan menjadi topik tersendiri.

Supported By:

Ligaasia.com

Hatta Rajasa Rela Bergadang Demi Kesepakatan Damai KIH-KMP

Ketua Umum PAN Hatta Rajasa mengaku tak tidur malam selama beberapa hari. Ini lantaran Hatta harus berkonsentrasi membuat draf kesepakatan damai antara Koalisi Merah Putih (KMP) dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). ‎

"Saya bermalam-malam nggak tidur membuat kesepakatan itu. Paling tidak ada modal (pengalaman membuat kesepakatan) mantan Mensesneg," kata Hatta Rajasa usai mengadakan pertemuan antara KMP dan KIH di rumahnya, di Perumahan Golf Mansion, Fatmawati, Jakarta Selatan, Sabtu (‎15/11/2014).

Ketua Umum PAN ini menjelaskan perihal mukadimah dalam kesepakatan antara KIH dan KMP dalam mengakhiri konflik di DPR. Mukadimah itu merupakan kesepakatan yang dibikin pada pertemuan yang relatif awal antara dua kubu itu.

"‎Pijakan awalnya adalah pertama, mari kita lepaskan dulu kepentingan sempit. Ini bukan retorika loh. Kedua, respek dan saling menghormati. Ketiga, mari kita hormati lembaga kita ini dengan mempercepat dewan bekerja dengan efektif. Itu saya tuangkan dalam mukadimah," kata Hatta.

Pramono Anung yang menjadi juru lobi KIH menyatakan ada lima butir kesepakatan yang diparaf. Kesepakatan ini nantinya akan ditandatangani di DPR pada Senin (17/11).

‎‎"Lima butir kita tuangkan bersama. Kemudian akan kita sosialisasikan ke masing-masing fraksi, agar suara kita tidak berbeda," kata Pramono.‎

Supported By:
Ligaasia.com

Mayoritas Peserta Pleno Golkar Tolak Rapimnas Sebelum Munas

Rapat Pleno DPP Golkar yang membahas mengenai penyelenggaraan Rapimnas masih mengalami tarik ulur. Mayoritas peserta pleno menolak penyelenggaraan Rapimnas.

"Mayoritas mutlak menilai materi-materi Rapimnas yg dijelaskan oleh ketua SC Nurdin Halid adalah materi Munas. Karena itu mayoritas peserta pleno yg bicara menolak," ujar Ketua DPP Golkar Hajriyanto Thohari di sela-sela pleno di Kantor Golkar, Jl Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (13/11/2014).

Namun Steering Committee (SC) tetap menjelaskan materi Rapimnas kepada peserta pleno. Secara bergantian para peserta pleno juga menyampaikan pandangan mereka terkait Rapimnas.

"Mayoritas peserta pleno yang bicara menolak rencana Rapimnas tersebut dan minta fokus saja ke Munas," imbuh mantan Wakil Ketua MPR tersebut.

Pleno berlangsung sejak pukul 20.30 WIB yang dipimpin oleh Ketum Golkar Aburizal Bakrie (Ical). Sebanyak 199 dari 370 penguris DPP hadir dalam rapat ini.

Supported By:

Ligaasia.com

Soal Sidang PTUN PPP, Menkum HAM: Saya Beri Kuasa ke Dirjen AHU

Perseteruan dua kubu di PPP akhirnya diserahkan dalam sidang di PTUN. Untuk itu, Menkum HAM Yasonna H Laoly menyerahkan segala keputusan di pengadilan dan memberikan kuasa ke Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) mewakili dirinya.

"Sudah teken surat kuasa Dirjen AHU yang mewakili menteri untuk memberikan subtitusi," ujar Laoly kepada wartawan, Rabu (12/11/2014).

Laoly menjelaskan, putusan sela kemarin memerintahkan kepada menteri untuk menunda dan mempelajari soal kekosongan hukum. Untuk itu dia menyerahkan segala keputusan tersebut di pengadilan.

"Pengadilan itu hasilnya final. Jadi biarkan pengadilan putusin saja segera," ujar Laoly

Laoly mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum mencabut putusannya. "Belum saya cabut biar pengadilan putuskan karena adanya dua muktamar," tutupnya.

Supported By:

Ligaasia.com

Agun Gunanjar: Ical Tak Ada Prestasinya, Jangan Jadi Caketum Golkar Lagi

Para caketum Golkar menilai Aburizal Bakrie (Ical) tak lagi layak mencalonkan kembali sebagai ketua umum. Salah satu caketum Agun Gunanjar menyebut Ical tak menorehkan prestasi menonjol semasa pimpin Golkar.

"Salah satu indikator mencalonkan diri jadi Ketum kan prestasi. Ical tidak ada prestasinya. Kami bukan bermaksud menjegal Ical karena sesama mencalonkan diri," ungkap Agun di Kantor DPP Golkar, Jl Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (12/11/2014).

Selain aspek minimnya prestasi, para caketum Golkar juga mempertimbangkan tren pemilih. Tentunya pada tahun 2019 mendatang akan muncul banyak pemilih baru.

"Para pemilih baru ini merupakan generasi yang tidak kenal masa lalu Golkar. Bayangkan kalau anak-anak muda memandang partai yang usia ketumnya jauh di atas mereka. Populasi pemilih hari ini saja banyak berubah," sebut Agun.

Pada Pemilu 2014 ini pun Golkar mengalami penurunan pemilih. Dari 108 anggota dewan di periode 2009-2014, menjadi 91 pada periode 2014-2019.

"Kita melihat partai ini akan semakin kecil saja,"pungkas Agun.

Supported By:

Ligaasia.com

FPI Tidak Tercatat sebagai Ormas di Jakarta, Pembubaran Ada Tahapannya

Plt Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama sudah melayangkan surat permintaan pembubaran Front Pembela Islam (FPI) ke Kemendagri. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo yang akan menindaklanjuti permohonan menyebut pembubaran ormas harus melalui sejumlah tahapan.

"Karena pembubaran ormas tidak begitu mudah, ada tahapannya," kata Tjahjo usai menjadi pembicara Sosialisasi Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6, Undang-undang Nomor 22, dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Serta Pengelolaan Keuangan Daerah di gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang.

Tjahjo menyebut FPI tidak tercatat sebagai ormas di DKI Jakarta namun melakukan kegiatan di sana. Tapi kepolisian dan Pemerintahan Daerah DKI Jakarta ditegaskan Tjahjo memiliki kewenangan terkait keberadaan FPI.

"FPI itu tidak tercatat di DKI. Jadi kewenangan kepolisian dan pemda terhadap ormas yang tidak tercatat tapi melakukan kegiatan di wilayahnya. Tidak mudah, ada peringatan, tertulis, dari kepolisian, dan sebagainya," terang Tjahjo.

Diketahui FPI memang dikenal vokal bersuara menolak Ahok yang sudah di ambang pintu untuk menjadi Gubernur DKI secara definitif. Alasan yang dikemukakan pihak FPI, Ahok yang merupakan seorang non muslim dianggap tak cocok untuk memimpin Jakarta yang warganya mayoritas beragama Islam.

Menanggapi hal itu Tjahjo menganggap wajar-wajar saja, menurutnya pro dan kontra itu sudah biasa. Bahkan Ahok justru harus cepat-cepat dilantik karena mengganggu jalannya pemerintahan jika masih menjadi Plt Gubernur DKI Jakarta.

"Jabatan Plt itu tidak boleh terlalu lama karena mengganggu jalannya pemerintahan. Di masyarakat ada pro dan kontra, ada yang setuju dan tidak," tegasnya.

Supported By:

Ligaasia.com

Taufik dan Lulung Cs Bantah Dukung FPI Lengserkan Ahok

Koalisi Merah Putih (KMP) DKI Jakarta membantah disebut mendukung aksi unjuk rasa FPI untuk melengserkan Ahok. KMP hanya menyerap aspirasi dari FPI.

"Kita ini bukan guling mengguling. Jadi bahwa hak yang dimiliki DPRD dijamin oleh undang-undang. Ketika kita menyerap aspirasi masyarakat, muncul itu," ujar Ketua KMP DKI Muhamad Taufik di Hotel Gran Melia, Jakarta Pusat, Selasa (11/11/2014).

Taufik mengatakan, akan menggunakan hak-hak DPRD untuk merealisasikan aspirasi yang disampaikan FPI.

"Pemikirannya kita tampung, aspirasinya kita tampung. Kalau alasannya kuat untuk menggunakan kewenangan kita, ya kita lakukan. Ada hak angket, baru diujung ada hak menyatakan pendapat," jelas Taufik.

Sependapat dengan Taufik, Wakil Ketua KMP DKI, Abraham Lunggana (Lulung) mengatakan, KMP tidak mendukung aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh FPI dalam menolak Ahok.

"KMP tidak mendukung FPI, tapi tentunya KMP yang ada di DPRD DKI menampung seluruh aspirasi, dan aspirasi itu menjadi catatan publik. Dan kita menginventaris dan menjadi perhatian. Kita menggunakan hak-hak kita, hak angket, hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat," jelas Lulung.

Supported By:

Ligaasia.com

Aborsi Boleh Dilakukan Sebelum Usia Kehamilan 40 Hari

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendukung legalisasi aborsi seperti diatur dalam PP No.61 tahun 2014. Meski demikian terdapat syarat-syarat ketat di dalamnya.

"Pada dasarnya hukum melakukan aborsi adalah haram, apapun alasannya. Kecuali untuk menghindari kematian," kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj dalam jumpa pers penyampaian hasil Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) NU sebagaimana siaran pers PBNU yang dikirimkan kepada detikcom, Minggu (2/11/2014).

Polemik legalisasi aborsi ini dibahas di Komisi Bahtsul Masail Munas dan Konbes NU 2014.

Kiai Said menjelaskan, yang dimaksud menghindari kematian dalam pengecualian izin aborsi salah satunya kondisi darurat medis, apabila kehamilan mengancam keselamatan ibu dan atau janin.

"Untuk mengetahui seberapa tingkat bahayanya, itu harus atas pertimbangan dokter ahli. Tidak boleh sembarangan, harus dokter ahli yang merekomendasikan," tambah Kiai Said.

Mengenai aborsi pada kehamilan akibat perkosaan yang juga diatur dalam PP No.61 tahun 2014, Kiai Said menegaskan itu haram dilakukan. Meski demikian terdapat pengecualian yang juga memiliki syarat ketat.

"Untuk aborsi pada kasus perkosaan, itu juga haram. Namun ada beberapa ulama yang memperbolehkan sebelum usia janin berusia 40 hari terhitung sejak pembuahan," tegas Kiai Said.

Untuk mengetahui usia kehamilan yang diperbolehkan diaborsi, masih kata Kiai Said, ilmu kedokteran menghitungnya berdasarkan hari pertama haid terakhir.

Sementara untuk menghindari dukungan legalisasi aborsi ini disalahgunakan, khususnya dalam ketentuan rekomendasi dokter ahli, PBNU juga menekankan agar semua dokter mentaati sumpah jabatan dan kode etik profesinya.

"Sekali lagi ditegaskan, aborsi tidak diperbolehkan kecuali terhadap yang sudah memenuhi syarat kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan berdasarkan ketentuan-ketentuan," pungkas Kiai Said.

Supported By:

Ligaasia.com

Kapan Harga BBM Naik? Ini Jawaban Menteri ESDM

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyebutkan pemerintah masih mematangkan rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Pemerintah masih merumuskan waktu yang tepat untuk mengeksekusi kebijakan tersebut.

"Masih dibahas. Sedang dicari kapan waktu yang paling tepat, yang paling pas untuk menaikkan harga BBM," ujar Sudirman saat ditemui di area kantor PT Pindad (Persero), Jalan Gatot Subroto, Bandung, Minggu (2/11/2014).

Ia mengatakan, kenaikan harga BBM sudah pasti akan dilakukan oleh pemerintah. Pasalnya, beban subsidi sudah begitu berat. Sudirman mengatakan, subsidi BBM dalam 5 tahun terakhir mencapai Rp 1.300 triliun.

"Lebih baik diarahkan kepada program lainnya," katanya.

Sudirman menyatakan jika subsidi tidak dicabut maka defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan semakin membengkak. Oleh karena itu, kenaikan harga adalah kebijakan yang seharusnya diambil.

Supported By:

Ligaasia.com

Orangtua M Arsyad Temui Presiden Jokowi di Istana

Orangtua M Arsyad, Mursida dan suaminya, Syafrudin datang menemui Presiden Jokowi di Istana. Keduanya akan meminta maaf atas perbuatan anaknya. 

Mursida dan Syafrudin datang pukul 14.30 WIB, Sabtu (1/11/2014). Mursida mengenakan batik oranye dan celana panjang biru serta jilbab ungu. Sedangkan Syafrudin mengenakan batik abu-abu, celana panjang hitam dan kopiah. Syafrudin menenteng tas istrinya.

Keduanya datang dengan kuasa hukum Arsyad, Irfan Fahmi dan Abdul Aziz. Mereka juga ditemani 4 orang warga Ciracas, Jakarta Timur, yakni Fahrur, Aan, Irfan dan Pilian.

"Kami datang mau minta maaf pada presiden atas perbuatan anak kami," ujar Mursida.

Mursida, suami, pengacara dan tetangga Arsyad masuk dari kantor Setneg dan melewati pemeriksaan Paspampres. Dari situ mereka dijemput pihak protokoler Istana untuk diantar ke dalam Istana. Pertemuan antara Mursida, suaminya, pengacara dan tetangga Arsyad belum diketahui apakah di Kantor Presiden, Istana Merdeka dan Istana Negara. Pertemuan digelar tertutup.

Arsyad ditahan atas laporan Tim Hukum PDIP Henri Yosodiningrat. Arsyad diketahui memasang foto orang tengah bermain seks di facebook. Dia merekayasa foto orang yang bermain seks itu dengan wajah Jokowi dan Megawati. 

Polisi menangkap Arsyad pekan lalu atas pidana pornografi karena menyebarkan gambar porno di media sosial. Pihak kuasa hukum Arsyad meminta penangguhan penahanan Arsyad. Namun pihak Mabes Polri masih mempertimbangkannya.

Supported By:

Ligaasia.com